Gawat, Pemerintah Akan Blokir Google, Facebook, dan Twitter di Indonesia?

Gawat, Pemerintah Akan Blokir Google, Facebook, dan Twitter di Indonesia?

Masyarakat dunia saat ini sedang ‘demam’ online dimana ini memaksakan setiap individu memiliki gadget atau pun ponsel canggih untuk berbagai aktivitas. Tak hanya sebagai media komunikasi pribadi, saat ini alat komunikasi canggih ini juga bisa dimanfaatkan untuk share berbagai informasi ke sosial media, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video dan sebagainya.

Berbagai sosial media yang bermunculan semakin memanjakan pengguna internet dari berbagai belahan dunia, seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Line, Whats App, Path, Line, WeChat dsb. Parahnya, masyarakat Indonesia yang melek teknologi juga terbawa arus yang sama. Mereka seakan tak bisa hidup tanpa sosial media sehingga apapun aktivitasnya, mereka tak lupa share ke sosial media masing-masing.

Kesimpulannya adalah bahwa sosial media saat ini merupakan kebutuhan ‘paling primer’ yang mungkin lumayan sukses menggeser posisi kebutuhan ‘makan’ yang biasanya berada diurutan pertama ini.

Indonesia sendiri memiliki predikat sebagai negara dengan jumlah pengguna sosial media terbesar di dunia, yaitu berkisar 150 juta orang di tahun 2016. Wow, hebat ya… Budaya masyarakat Indonesia yang suka bersosialisasi dan ‘kepo’ dengan hal baru tentu sangat mendukung perkembangan sosial media yang diluncurkan oleh negara asing ini.

Sekarang jika ditanya, apa jadinya jika sosial media ini suatu saat diblokir oleh pemerintah Indonesia sehingga kita tak bisa lagi mengaksesnya? Saya rasa akan banyak pengguna internet yang protes bahkan gila.

Inilah fakta yang memang terdengar dari berbagai media akhir-akhir ini dimana pemerintah akan memblokir Google, Facebook dan Twitter di Indonesia. Sebagai jajaran perusahaan Over The Top (OTT), mereka dituntut oleh Menkominfo agar menguatkan posisi mereka secara hukum menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan raksasa tersebut jika tak mau memenuhi persyaratan ini, diantaranya adalah pemblokiran berbagai situs besar seperti video YouTube milik Google, Instagram dan WhatsApp milik Facebook serta layanan microblogging Twitter. Jika ini terjadi, dipastikan akan banyak pengguna (user) sosial media yang kecewa karena tentunya masyarakat akan merasa dibatasi untuk mengikuti perkembangan dunia melalui sosial media (media online).

Saat ini kebanyakan OTT di Indonesia hanya memiliki representative office, seperti Goggle atau Twitter. Oleh karena itu, Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan hal ini kepada tiga perusahaan besar milik AS tersebut untuk melindungi pengguna layanan internet di Indonesia. Saat mereka mau bertransformasi sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, akan ada banyak keuntungan yang dapat kita rasakan.

Jika perusahaan OTT menjadi BUT, tentu dipastikan ada kantor riil yang membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat membuka lapangan kerja baru di tanah air. Tak hanya itu, kepemilikan perizinan legalitas untuk beroperasi di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai senjata utama agar mereka mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku di negara kita.

Setiap transaksi yang mereka lakukan pun akan dikenai pajak sehingga dapat menambah pemasukan bagi Indonesia. Pemerintah merencanakan mengeluarkan aturan ini sekitar akhir Maret 2016 dengan masa transisi terlebih dahulu. Kelak perusahaan OTT tak harus mendirikan usaha atau kantor sendiri namun bisa dilakukan melalui kerjasama dengan operator telekomunikasi ataupun joint venture dengan perusahaan lokal.
Share: Facebook Twitter Google+