Para Sufi Hingga Habib Luthfi Dalam Menghormati Pemerintah

Para Sufi Hingga Habib Luthfi Dalam Menghormati Pemerintah

Para sufi selama berabad-abad telah meninggalkan cerita tentang kebijaksanaan mereka berhubungan dengan raja-raja dan penguasa. Kisah Imam al-Bashri dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, a-Junaid, al-Bisthami dan al-Karkhi dengan tokoh penguasa semasanya. Meski begitu, saat ini masih ada sebagian kiai yang mengambil posisi selalu berhadap-hadapan, mengkritik pejabat dengan alasan itu yang diajarkan para ulama kita dahulu untuk selalu mengambil posisi berjarak dengan pemerintah. Karena alasan itu, masih ada penceramah yang menjamah kehormatan pejabat dan mencabik-cabik nama baiknya di hadapan khalayak, dengan alasan mengkritik pejabat adalah ajaran para ulama dahulu dan yang telah mereka contohkan.

Habib Luthfi mengecam keras pandangan seperti itu. Menurut Habib Luthfi, para ulama dahulu sebagian bersikap demikian karena sistem pemerintah saat itu berbeda dengan sekarang. Dahulu bersifat monarki dan rakyat sama sekali tidak dapat terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saat ini kita hidup dalam alam demokrasi, dimana peran aktif masyarakat dan tokoh agama sangat penting untuk memberi pertimbangan kepada para pejabat pemerintah dalam menentukan kebijakan. Karena melalui aspirasi masyarakat dan masukan-masukan dari kaum cerdik pandai pemerintah bisa mengambil policy yang tepat. Pendirian Habib Luthfi seperti ini pada era Orde Baru tentu tidak populis. Hampir semua kiai mengambil posisi berhadap-hadapan atau paling tidak acuh terhadap penguasa.

Seorang sufi besar, Ahmad bin Amad al-Barnasi al-Maghribi yang dikenal dengan Syaikh Zaruq (w. 899 H) mengatakan: “…menjaga stabilitas itu hukumnya wajib. Dan memperhatikan kemaslahatan umum itu bersifat niscaya. Oleh karena itu para ulama bersepakat bahwa melakukan ‘makar’ terhadap pemimpin yang sah itu haram hukumnya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Bahkan para ulama sepakat (ijma’; konsensus) sah shalat di belakang seorang pejabat ataupun orang biasa yang baik maupun yang dzalim selama kefasikannya itu tidak dilakukan saat shalat. Oleh sebab itu Nabi Saw. bersabda, “Tidak mencela satu kelompok masyarakat terhadap pemerintah mereka kecuali mereka akan terhalang dari kebaikan pemerintahnya itu.” Imam at-Tirmidzi meriwayatkan, “Tidak melakukan perjalanan suatu kelompok masyarakat menuju tempat pemerintah dengan tujuan menjelek-jelekan pemerintah, kecuali Allah akan menghinakan mereka.”.”

Habib Luthfi memang hanya mengatakan kita harus menghormati pemerintah. Harus menghormati Presiden. Sebab Presiden itu simbol Negara. Dan simbol-simbol Negara bersifat sakral. Di balik ajarannya itu, ternyata ada landasan filosofis dan didasarkan atas argumen-argumen syariat. Seperti disebutkan dalam keterangan Syaikh Ahmad Zaruq di muka bahwa menghormati pemerintah bukan hanya merupakan kewajiban yang berasaskan kearifan budaya melainkan ajaran Nabi Saw. Nabi mengingatkan barangsiapa yang mencela pemerintah, Allah akan menghinakannya. Kalau pejabat tersebut terbukti melakukan tindak pidana, menurut Habib Luthfi ada mekanisme dan cara penanganannya. Akan tetapi pada prinsipnya jangan sampai merusak kesakralan simbol-simbol Negara.

Soal maraknya kasus korupsi, misalkan, Habib Luthfi sangat mengapresiasi KPK. Tetapi beliau tidak setuju apabila kemudian ekspos atas kasus-kasus itu menyebabkan hilangnya kepercayaan bangsa sendiri maupun asing terhadap Indonesia. Pelaku tindak pidana itu hanya segelintir orang jika dibandingkan dengan 240 juta lebih penduduk Indonesia. Oleh sebab itu beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi jangan diekspos seolah bangsa Indonesia adalah koruptor. Sehingga para investor enggan menanamkan investasinya di Indonesia. Dan itu yang merugikan rakyat secara keseluruhan.

Dalam pandangan Habib Luthfi menghormati pemerintah adalah bagian yang tak terpisahkan dari wujud kecintaan kepada Bangsa dan Negara. Hubungan baik Habib Luthfi dengan pemerintah bisa dilihat dari kedatangan Presiden RI pada perayaan Maulid Nabi Kanzus Shalawat pada tahun 2004 dan 2014. Gubernur dan Wakil Gubernur dari berbagai provinsi, dan menteri-menteri dalam perayaan Maulid Nabi. (Dikutip dari buku “Sejarah Maulid Nabi; Meneguhkan Semangat Keislaman dan Kebangsaan Sejak Khaizuran (173 H) hingga Habib Luthfi bin Yahya (1947 M-Sekarang).
Share: Facebook Twitter Google+